Strategi Implementasi KUHP 2026: Peran Kemenkumham dan Penegak Hukum Daerah

Implementasi KUHP 2026 merupakan tantangan besar sekaligus peluang emas bagi pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Masa transisi ini menjadi periode krusial untuk menyiapkan seluruh elemen hukum, termasuk peran penting Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan penegak hukum di daerah.

Kemenkumham sebagai garda terdepan dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan KUHP baru dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan yang diusung, yaitu korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Strategi utama yang dijalankan Kemenkumham adalah melalui sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada aparat penegak hukum di seluruh Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kemenkumham aktif menyelenggarakan Training of Facilitators (ToF) dan seminar nasional maupun regional untuk membekali pemahaman mendalam terkait substansi KUHP baru.

Selain itu, Kemenkumham juga bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam merancang modul edukasi hukum kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan tokoh adat di berbagai wilayah. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa ada perubahan hukum, tetapi juga memahami nilai dan semangat keadilan dalam KUHP baru.

Peran aparat penegak hukum daerah seperti hakim, jaksa, polisi, dan petugas lembaga pemasyarakatan sangat vital dalam tahap implementasi. Mereka menjadi ujung tombak dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam praktik lapangan. Maka dari itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu agenda strategis yang dikejar dengan serius. Melalui kerja sama antar lembaga, pelatihan teknis dan simulasi perkara berdasarkan KUHP baru terus digelar secara bertahap di berbagai wilayah.

Tidak kalah penting, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi ini. Kemenkumham mendorong pembentukan tim koordinasi implementasi KUHP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menjembatani kebutuhan daerah dalam memahami dinamika lokal, termasuk hukum adat dan kearifan lokal yang diakui dalam KUHP baru sebagai bagian dari "hukum yang hidup" di masyarakat.

Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah perbedaan pemahaman antar aparat serta kemungkinan resistensi terhadap perubahan paradigma hukum. Untuk itu, pendekatan kolaboratif dan inklusif terus dikembangkan agar implementasi KUHP 2026 tidak hanya menjadi tugas teknis hukum, tetapi juga menjadi gerakan nasional menuju sistem keadilan pidana yang lebih manusiawi, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan strategi yang terarah dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, implementasi KUHP 2026 diharapkan dapat berjalan lancar, merata, dan membawa perubahan positif dalam wajah hukum pidana Indonesia ke depan.