Mengapa KUHP 2026 Penting bagi Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia?

KUHP 2026 adalah titik balik penting dalam sejarah hukum Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memiliki produk hukum pidana nasional yang disusun sendiri, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan akan berlaku mulai 2 Januari 2026. Keberadaan KUHP baru ini tidak sekadar mengganti pasal-pasal lama, melainkan memperkuat pondasi hukum Indonesia yang berdaulat, progresif, dan berkeadilan sosial.

Pentingnya KUHP 2026 terletak pada perubahan paradigma hukum pidana. Jika sebelumnya pendekatan hukum lebih mengedepankan pembalasan (retributif), kini hukum pidana diarahkan ke model korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Ini berarti, hukum tidak hanya memikirkan penghukuman pelaku kejahatan, tetapi juga memulihkan kerugian korban, membina pelaku agar kembali ke masyarakat, serta memperkuat keadilan sosial secara menyeluruh.

Pendekatan ini sangat relevan dengan kondisi sosial Indonesia yang plural dan kompleks. KUHP 2026 memberikan ruang lebih besar bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan, melalui mekanisme mediasi penal, kesepakatan damai, dan pemulihan kerugian. Contohnya, kasus-kasus ringan atau yang melibatkan hubungan personal dapat diselesaikan dengan cara yang lebih damai dan menghindari efek buruk dari proses peradilan konvensional.

Selain itu, KUHP baru juga mengakui eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), terutama hukum adat. Selama tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi dan HAM, hukum adat dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap keberagaman sosial budaya Indonesia dan langkah besar menuju sistem hukum yang inklusif dan kontekstual.

Dalam konteks penegakan hukum, KUHP 2026 menjadi penting karena mendorong peningkatan kualitas aparat penegak hukum. Hakim, jaksa, dan polisi dituntut untuk tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga memahami konteks sosial, budaya, serta dampak psikologis dan ekonomi dari tindak pidana. Ini akan mengubah wajah sistem hukum Indonesia yang sebelumnya kaku dan prosedural menjadi lebih responsif dan solutif.

Namun, keberhasilan KUHP 2026 sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan terstruktur. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM terus menggelar pelatihan, sosialisasi, dan diskusi publik untuk menyiapkan seluruh elemen masyarakat menyambut KUHP baru. Dunia akademik dan masyarakat sipil juga berperan besar dalam mengawal penerapannya agar tidak melenceng dari semangat awal pembaruan hukum.

Pada akhirnya, KUHP 2026 tidak hanya penting sebagai produk hukum nasional, tetapi juga sebagai simbol transformasi hukum Indonesia menuju sistem yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Dengan pendekatan yang lebih modern, KUHP ini menjadi harapan besar bagi masa depan penegakan hukum yang melindungi semua pihak—korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.