Masa Transisi Menuju KUHP 2026: Apa yang Harus Dipersiapkan Pemerintah dan Masyarakat?

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan dimulai pada 2 Januari 2026 menjadi momen penting dalam sejarah hukum Indonesia. KUHP 2026, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana nasional. Namun, sebelum aturan ini secara resmi diterapkan, Indonesia sedang menjalani masa transisi selama tiga tahun. Masa ini menjadi krusial karena menentukan keberhasilan implementasi KUHP di tengah masyarakat yang sangat majemuk.

Salah satu fokus utama dalam masa transisi adalah kesiapan pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM harus menyusun dan merampungkan aturan turunan, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan petunjuk teknis yang mendukung pelaksanaan KUHP secara menyeluruh. Tanpa perangkat hukum pendukung yang jelas dan komprehensif, implementasi KUHP akan mengalami hambatan di lapangan.

Selain itu, aparat penegak hukum—termasuk polisi, jaksa, dan hakim—perlu mendapatkan pelatihan intensif untuk memahami substansi dan semangat baru dalam KUHP. Pendekatan hukum yang lebih humanis melalui keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif memerlukan perubahan pola pikir dan metode kerja yang tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat. Oleh karena itu, program pendidikan hukum dan pelatihan teknis menjadi kebutuhan mendesak selama masa transisi.

Tak kalah penting adalah peran masyarakat dalam masa persiapan ini. Masyarakat sebagai subjek hukum harus memperoleh pemahaman yang benar dan menyeluruh tentang isi dan perubahan dalam KUHP 2026. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan media memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi masif. Sosialisasi ini harus dilakukan dalam berbagai format dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, tokoh adat, hingga masyarakat di pelosok desa.

Pemerintah juga perlu melibatkan komunitas hukum adat dalam proses sosialisasi dan implementasi. Pasalnya, KUHP 2026 mengakui hukum yang hidup di masyarakat (living law), seperti hukum adat, sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Pelibatan tokoh adat dan komunitas lokal penting agar tidak terjadi tumpang tindih antara hukum nasional dan lokal.

Tantangan dalam masa transisi ini tentu tidak sedikit. Selain keterbatasan anggaran, perbedaan persepsi antarpenegak hukum, dan resistensi terhadap perubahan, masih ada kritik terhadap sejumlah pasal yang dianggap membatasi kebebasan sipil. Namun, dengan komunikasi yang terbuka dan transparan, serta pelibatan seluruh elemen bangsa, masa transisi ini bisa menjadi batu loncatan untuk mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang berdaulat, adil, dan berakar pada nilai-nilai kebhinekaan Indonesia.

Dengan demikian, masa transisi menuju KUHP 2026 bukan hanya tentang teknis peraturan, tetapi juga transformasi budaya hukum di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan seiring agar semangat reformasi hukum ini benar-benar terasa dalam praktik kehidupan sehari-hari.